Gerakan Budaya Puisi Menolak Korupsi dan Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia

Korupsi adalah extraordinary crime      

Keberadaan KPK tidak terlepas dari kondisi Indonesia sehabis runtuhnya rezim orde baru. Saat itu, korupsi dianggap sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang menjadi warisan orde baru. Dengan demikian, korupsi haruslah mendapat perhatian khusus, setidaknya demikian bunyi sebuah Tap MPR di awal orde reformasi dahulu.

Saat ini di Indonesia, ada lima jenis kejahatan luar biasa, yaitu korupsi, narkoba, terorisme, pelanggaran HAM berat, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Semuanya ditangani oleh organisasi khusus. Korupsi ditangani KPK, narkoba ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN), terorisme ditangani Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), serta pelanggaran HAM berat ditangani Komisi Nasional HAM. Hanya kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum memiliki unit khusus. Walaupun demikian, semua organisasi khusus itu harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam criminal justice system (CJS) untuk menjalankan tugasnya., diantaranya adalah kepolisian dan kejaksaan.

Pembentukan organisasi khusus ini dikarena kita butuh strategi khusus untuk mengatasinya. Prinsipnya adalah extraordinary strategy for extraordinary crime. Tetapi pembentukan organisasi khusus yang baru ini akan mengambil sebagian kewenangan aparat penegak hukum yang sudah ada, terutama Polri. Istilah kerennya, mereka harus bersinergi dengan Polri, tetapi kenyataannya memang Polri harus menyerahkan sebagian kewenangannya kepada organisasi atau lembaga baru ini.

Tetapi dari semua organisasi khusus tersebut (KPK, BNN, BNPT, Komnas HAM), hanya KPK yang sering mendapat cobaan. Mungkin karena pembentukan KPK itu ditengarai setengah hati. Penyebabnya bisa jadi yang berteriak berantas korupsi adalah aktor korupsi itu sendiri, dan mereka khawatir kalau KPK menjadi kuat. Tetapi KPK tetap harus ada karena amanat undang-undang dan tak bisa dibubarkan. Kalau begitu, KPK dilemahkan saja, dia ada, tetapi bagaimana caranya dibuat menjadi lemah. Siapa yang berkepentingan? Dengan mudah bisa kita jawab, tentu para aktor korupsi.

Korupsi dan invicible hand         

Sebenarnya kejahatan luar biasa itu adalah urusan polisi, tetapi kita masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dengan organisasi Polri. Pada zaman orde baru, Polri tenggelam dalam wadah ABRI dan seakan tak punya taji. Pemisahan Polri dari ABRI di awal orde reformasi dimaksudnya supaya Polri bisa kuat dan punya taji untuk mengatasi kriminalitas (termasuk kejahatan luar biasa) di negeri ini.

Transformasi di tubuh Polri (transformasi struktural, instrumental, dan kutural) yang dicanangkan berjalan sangat lambat dan hasilnya masih jauh dari harapan. Akibatnya kita butuh extraordinary organization yang sanggup menjalankan extraodinary strategy guna mengatasi extraordinary crime atau kejahatan luar biasa tersebut, yaitu KPK, BNN, BNPT dan Komnas HAM.

Meminjam istilah Adam Smith dalam teori ekonomi zaman dahulu yang ditulisnya, ada suatu “invisible hand” yang mengatur tatatan masyarakat ini. Mungkin istilah “invisible hand” yang saya maksud di sini berbeda dengan makna yang diungkapkan Adam Smith.

Walaupun demikian, ada suatu kesamaan, di mana kita menyakini adanya sekelompok pihak tertentu yang bermain, mampu menciptakan kondisi tertentu di masyarakat, tetapi tidak diketahui dengan persis siapa kelompok ini. Saya meyakini ada suatu invisible hand yang sekarang sedang menjalankan agendanya di negara ini, yaitu melemahkan semua aparat penegak hukum.

Apa yang harus dilakukan?          

Dalam sebuah diskusi terbatas pada tahun 2013 yang lalu, saya pernah menyampaikan beberapa pemikiran mengenai upaya-upaya untuk agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Berikut adalah rangkumannya.

  1. Rakyat Indonesia melalui parlemen (MPR dan DPR) sudah memiliki kesepakatan politis bahwa pada prinsipnya korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan diperlukan suatu extraordinary organization (yaitu KPK) untuk menjalankan semua extraordinary strategy dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena kondisi yang extraordinary ini, maka tentu saja kapasitas, manajemen organisasi, serta nyali yang dimiliki oleh KPK haruslah extraordinary Sambil menunggu Polri berhasil melakukan transformasi atau reformasi di tubuhnya, maka tentu harapan kita besar terhadap KPK dalam upaya ini.
  2. Tingkat korupsi di negara ini memang sudah parah, dan sudah pasti KPK mendapatkan banyak tantangan dalam berbagai bentuk dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tantangan itu bisa berbentuk pelemahan sistematis secara politis melalui reduksi kekuatan dan kewenangan yang dimiliki, juga pelemahan secara birokratis dalam bentuk dipersulit dalam kerjasama dan koordinasi, sampai kepada tekanan-tekanan berbentuk fisik berbentuk teror kepada personelnya, dan sebagainya.
  3. Semua elemen bangsa, terutama rakyat Indonesia harus memberikan dukungan kepada KPK dalam berbagai bentuk yang bisa dilakukan, bisa dalam bentuk dukungan aksi nyata, dukungan pemikiran-pemikiran, dukungan moral (dengan menyuarakan opini yang memberi dukungan), dukungan gerakan budaya dan seni yang menggugah, dan juga tentu dengan dukungan doa, agar KPK tetap berdaya dan bernyali sebagai garda depan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan penuh tanggung jawab, tidak tebang pilih, dan terbebas dari kepentingan atau tekanan politik manapun.
  4. Semua elemen masyarakat harus menolak terhadap setiap upaya-upaya pelemahan KPK melalui jalur formal, seperti revisi ataupun judicial review terhadap regulasi terkait yang bertujuan untuk mempreteli kewenangan dan kemampuan KPK dalam menjalankan tugasnya, karena korupsi memang extraordinary crime, maka KPK pun harus memiliki amunisi yang extraordinary.
  5. Di sisi lain, kita hatrus mendorong penguatan Polri, Kejaksaan, BPK dan BPKP (yang memahami terjadinya kerugian negara atau tidak) serta fungsi Inspektorat yang melakukan pengawasan pada setiap Kementerian dan Lembaga Negara. Penguatan ini sama pentingnya dengan penguatan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di negara ini.
  6. Untuk tujuan jangka panjang, masyarakat harus mendorong KPK untuk menjalankan fungsi pencegahan korupsi menjadi lebih giat lagi melalui kampanye dan edukasi anti korupsi. KPK juga harus menjadi garda depan mendorong pencegahan korupsi di Indonesia, terutama melalui pendidikan sejak dini. KPK harus mampu menyadarkan masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan korupsi sehingga dipahami dengan baik. Di sinilah letaknya peranan gerakan budaya seperti Puisi Menolak Korupsi yang memberikan fungsi penyadaran atau awareness terhadap masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.
  7. KPK, Polri, Kejaksaan, BPK dan BPKP serta Inspektorat Kementerian dan Lembaga Negara pun harus memperkuat manajemen organisasinya sehingga menjadi solid dan menjadi high-performance organization, menjadi organisasi panutan untuk institusi pemerintahan lainnya dengan menjalankan organisasi dengan sistem manajemen kinerja yang baik dan akuntabel dalam mengelola aset dan keuangannya.
  8. Kita semua harus mendorong sinergi yang kuat antar beberapa instansi yang diberi amanah oleh negara untuk pemberantasan korupsi yaitu KPK, Polri, Kejaksaan, BPK dan BPKP serta fungsi Inspektorat yang melakukan pengawasan pada setiap Kementerian dan Lembaga Negara.

Di mana peran gerakan Puisi Menolak Korupsi (PMK)?

Seperti yang saya ulas sebelumnya, semua elemen bangsa harus memberikan dukungan kepada semua bentuk gerakan anti korupsi pada umumnya dalam berbagai bentuk yang bisa dilakukan, bisa dalam bentuk dukungan aksi nyata, dukungan pemikiran-pemikiran, dukungan moral dengan menyuarakan opini yang memberi dukungan, dukungan gerakan budaya dan seni yang menggugah, dan juga tentu dengan dukungan doa.

Gerakan budaya seperti Puisi Menolak Korupsi dapat memberikan beberapa kontribusi terhadap masyarakat mengenai tindak pidana korupsi.

  1. Fungsi edukasi. Fungsi ini memberikan penyadaran atau awareness kepada masyarakat mengenai apa saja yang termasuk ke dalam tindak pidana korupsi, siapa saja para pelaku korupsi yang sudah ditangkap, serta di mana saja terjadi korupsi. Semua disajikan dalam bentuk puisi yang memiliki nilai gugah yang tinggi. Dengan melakukan roadshow keliling Indonesia, maka diharapkan perlahan-lahan masyarakat Indonesia menjadi sadar dan paham tentang korupsi serta dampak sistemik yang ditimbulkannya.
  2. Fungsi kontrol sosial. Fungsi ini memberikan tekana-tekanan kepada masyarakat dari sisi budaya bahwa jika Anda melakukan korupsi, maka Anda akan dicaci-maki masyarakat, dikucilkan, dihukum secara kriminal dan moral, dan keluarga besar Anda juga merasakan dampaknya. Dengan demikian, orang akam berpikir panjang untuk melakukan korupsi.
  3. Fungsi motivasi. Gerakan Puisi menolak Korupsi didukung oleh banyak pihak, mulai dari para calon penyair yang masih bersekolah di SMP dan SMA sampai dengan penyair kawakan atau senior yang sudah malang-melintang di dunia sastra. Gerakan ini juga didukung oleh berbagai pihak, seperti akademisi, kalanagan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya. Ini memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa gerakan pemberantasan korupsi ini adalah gerakan bersama atau gerakan nasional.

Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa sudah saatnya Gerakan PMK memanfaatkan media sosial sebagai alat kampanye gerakan disamping melakukan roadshow keliling Indonesia seperti yang sudah dilakukan saat ini. Penggunaan media sosial untuk gerakan PMK sampai saat ini masih minim, bahkan cenderung ekslusif dalam bentuk grup diskusi di Facebook. Sejatinya ini diperluas menjadi inklusif dengan memanfaatkan media sosial secara masif. Dengan demikian, gaungnya lebih keras dan lebih luas sebagais alah satu aktor memperbaiki negeri ini dengan ikut serta memberantas korupsi.

Satu hati, lawan korupsi!

—–

Tulisan ini dimuat pada buku Bunga Rampai PMK “Bergerak dengan Nurani” yang berisikan kumpulan esai hasil seleksi, esai konnas, dan laporan road show gerakan budaya PMK. Tulisan ini merupakan kompilasi dari berbagai tulisan penulis yang tersebar pada berbagai makalah, esai, serta bahan seminar tentang pemberantasan korupsi di Indonesia, dan telah disesuaikan dengan kondisi terkini.

Advertisements

One thought on “Gerakan Budaya Puisi Menolak Korupsi dan Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s